HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (PB SEMMI), Gurun Arisastra memberikan kritikan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum yang notabane baru 2 (dua) hari menjadi anggota PSI tanpa melalui tahapan kaderisasi.
Menurut Gurun, apa yang terjadi di PSI tersebut justru memberikan gambaran kepada publik tentang wajah pendidikan politik yang buruk.
“Bagi saya, Kaesang menjabat ketua umum PSI dengan kilat justru menciptakan pendidikan politik yang buruk,” kata Gurun kepada Holopis.com, Rabu (27/9).
Gurun yang juga direktur Lembaga Bantuan Hukum PB SEMMI tersebut menilai seharusnya partai politik adalah wadah yang tepat untuk melakukan pendidikan politik yang baik. Salah satu pendidikan politik itu bisa dilakukan dengan proses kaderisasi.
“Partai politik adalah wadah memporeleh kekuasaan untuk menjalankan kedaulatan rakyat, tentu pemimpin yang lahir harus dari proses pengkaderisasian yang baik dan mumpuni, serta ketat, sebagaimana kader-kader yang lain yang berada di partai,” ujarnya.
Jika memang PSI adalah wadah yang baik untuk berpolitik, maka partai berlambang bunga mawar itu bisa melakukan kaderisasi dengan jenjang karir politik yang tepat. Bukan sekadar melihat sisi keuntungan finansial ataupun kekuatan lainnya sehingga dengan mudah menempatkan orang baru menduduki jabatan di pucuk pimpinan partai.
“PSI juga harus kedepankan keadilan dalam demokrasi, posisi Kaesang menjadi ketua umum dengan kilat tentunya tidak menciptakan keadilan bagi kader-kader yang lain yang sudah lama berada di partai. Keadilan dalam demokrasi harus kedepankan prinsip perlakuan yang sama,” tandas Gurun.
Apalagi jika melihat dari sepak terjang Kaesang selama ini, yang belum pernah terjun ke dunia politik. Ia hanya berlatar-belakang pengusaha muda (entrepreneurship) dan anak Presiden Joko Widodo saja.
“Jika kader yang lain melalui jenjang pengaderisasi yang ketat, maka Kaesang semestinya juga menjalani ini,” pungkasnya.
