HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan terkait rencana pemerintah memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara.
Dia mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih menunggu komitmen negara maju yang tergabung dalam forum G20 untuk merealisasikan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Pasalnya, biaya yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersbut terbilang besar, yakni mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.529 triliun.
“Jika Anda melihat kembali hasil G20, dana (transisi energi dari JETP ke RI) 20 miliar dollar AS. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai 100 miliar dollar AS. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang 20 miliar dollar AS hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya,” kata Luhut dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (6/9).
Luhut lantas mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji dengan baik mengenai keputusan terkait rencana pensiun dini PLTU ini, termasuk juga dengan pendanaanya.
“Sekarang sedang dikaji dengan baik. Seperti saya katakan tadi, early retirement akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar?” lanjutnya.
Kendati demikian, Luhut menekankan bahwa pemerintah masih terus berkomitmen untuk menjalankan rencana pensiun dini PLTU tersebut.
“Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini. Jika terjadi kebakaran di Asia dan pemerintah melalui PLN juga sudah mempersiapkan seperti 2,5 giga energi terbarukan setiap tahun,” tandasnya.
