Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Panglima TNI Ogah Perbaiki Penjara Militer

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa penjara militer harus dibuat apa adanya tanpa dilakukan perbaikan apapun.

Padahal, Panglima TNI mengakui sudah sempat diminta untuk lakukan perbaikan penjara militer atau pemasyarakatan militer (Masmil).

“Kita juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar. Masmil kita, penjara kita, sudah saya sampaikan nggak usah diperbaiki,” kata Panglima TNI dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (1/9).

Penjara militer tersebut menurut Yudo, memang harus dirasakan oleh para prajurit yang terbukti melakukan kesalahan pidana.

“Penjara ini untuk prajurit-prajurit yang salah, jadi biarin saja dengan kondisi yang begitu, biar mereka merasakan,” tegasnya.

“Jangan sampai justru prajurit yang salah tadi, justru Masmil-nya jadi bagus, loh kok enak, nggak ada,” sambungnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu juga mengatakan, dengan kondisi penjara yang ada saat ini diharapkan menjadi pembelajaran para prajurit agar tidak melakukan pelanggaran.

“Makanya kemarin diajukan perbaikan, nggak ada, biarin seperti itu, biar kapok dia, nggak melakukan kesalahan lagi,” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru