NewsPolhukamAnies Baswedan Ogah Dilibatkan Relawan Saat Kritik Pemerintah

Anies Baswedan Ogah Dilibatkan Relawan Saat Kritik Pemerintah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anies Baswedan memerintahkan para relawan untuk tidak lagi memberikan kritik kepada pemerintahan saat ini sembari mengkampanyekan dirinya.

Anies pun menegaskan, jangan lagi ada relawan pendukungnya yang mengkritik pemerintah namun kemudian membuka identitasnya sebagai relawan.

“Kalau mau mengkritik pemerintahan sekarang silakan, tapi jangan sambil mendukung Anies. Dipisah. Kalau mau mengkritik, mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja. Jangan digabung,” kata Anies dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (21/8).

Oleh karena itu, Anies kemudian malah menyarankan agar para relawan tidak lagi memberikan kritik kepada pemerintahan saat ini.

Hal tersebut diklaim pria yang tersangkut kasus korupsi Formula E tersebut karena masa pemerintaha Presiden Jokowi yang akan segera berakhir.

“Karena juga akan selesai, nggak perlu, wong sudah mau selesai. Ini beda kalau 2019 kemarin, itu harus diputuskan apakah mau dua periode atau satu periode,” klaimnya.

“Kalau 2024 gimana? Sudah selesai buat apa dikritik, nggak ada gunanya,” sambungnya.

Ruang Mula

Rekomendasi

Prabowo Gibran 2024 - 2029
Dirgahayu Indonesiaku ke 79 Tahun
WEBINAR : BELAJAR CARA-CARA PRAKTIS PERSIAPAN SELEKSI CPNS 2024 BERSAMA ASN/PNS

berita Terbaru

BERITA TERBARU

Lainnya
Related

Ketum Golkar Sindir Kesantunan Megawati Ingin ‘Merahkan’ Airin

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam berpolitik terhadap orang lain.

Tak Sudi Jadi Target, Megawati Ngamuk : Saya Lawan!

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengklaim bahwa dirinya telah ditentukan sebagai target oleh pihak tertentu.

Megawati Trauma PDIP Cuma Jadi Bahan Dompleng Popularitas

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegaskan bahwa setiap orang yang sudah memutuskan untuk bergabung dengan mereka harus dengan sepenuh hati.

20 Tahun RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, Luluk Nur Hamidah : Malu Kita Pimpinan!

Anggota Komisi VI DPR, Luluk Nur Hamidah mendesak para pimpinan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah menunggu selama 20 tahun lamanya.