HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak mau ikut campur terhadap perusahaan swasta di Jakarta untuk melakukan kebijakan Work From Home (WFH) untuk menyikapi kualitas udara di Ibukota yang kian memburuk sepanjang hari terakhir ini.
Menurutnya, perusahaan swasta memiliki pola bisnis masing-masing, sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur di dalam pengelolaannya. Sehingga terkait apakah perusahaan swasta akan memberlakukan WFH atau tidak, ia serahkan kebijakannya itu kepada perusahaan masing-masing.
“Sudah dewasa, atur masing-masing (kebijakannya),” kata Heru di Jakarta Utara, Minggu (20/8) seperti dikutip Holopis.com.
Ia tak ingin kebijakannya itu dipaksakan ke perusahaan swasta sehingga bisa membuat kerugian kepada mereka.
“Mereka kan berbisnis, perusahaannya supaya maju juga harus kami perhatikan,” terangnya.
Memang saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memberlakukan sistem WFH kepada semua ASN di Ibukota. Tujuannya adalah untuk meminimalisir emisi yang terbuang karena polutan knalpot kendaraan milik ASN.
“Tujuannya apa, agar dia (para ASN) tidak mondar-mandir dan dia tidak boleh ke mana-mana,” kata Heru.
Walaupun bekerja dari rumah, ia memastikan semua pekerjaan para ASN tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan ia akan memberlakukan sistem kontrol kepada mereka yang melaksanakan WFH.
“Misal pukul 10.00, pukul 14.00, pukul 16.00, telepon, video call. Tanya dia ada di mana, kalau di rumah, rumahnya di mana, kan bisa,” ujarnya.
Untuk memastikan ASN yang melakukan pekerjaan dari rumah bisa efektif, bekas pejabat di Istana Negara yang berdinas sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana Kepresidenan itu bakal memberikan pekerjaan setumpuk kepada mereka.
“(ASN) dikasih pekerjaan rumah yang banyak,” terangnya.
