HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sampai dengan akhir Juli 2023 tercatat sebesar Rp1020,4 triliun, atau 45,4 persen dari total pagu.
Dari jumlah tersebut, Sri Mulyani mengklaim sebanyak Rp562,6 triliun atau 55,1 persen dari total BPP yang terealisir memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dari Rp1.020,4 triliun, Rp562,6 triliun itu adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dikutip Holopis.com, Jumat (11/8).
Adapun belanja pemerintah pusat yang diklaim memberikan manfaat langsung kepada masyarakat itu disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), serta belanja non-K/L.
Untuk belanja K/L, lanjut Sri Mulyani, anggaran disalurkan pada tiga sektor utama, yaitu perlindungan sosial, petani, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kemudian pendidikan, serta infrastruktur.
Untuk belanja pada sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, peningkatan realisasi terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kenaikan menjadi Rp14,9 triliun pada Juli dan disalurkan kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Selain itu, mereka (rakyat) juga mendapatkan sembako dengan nilai 22,2 triliun. Ini jumlahnya lebih besar lagi dari keluarga penerima program keluarga harapan, yakni 18,7 juta keluarga,” katanya.
Kemudian, peningkatan signifikan terjadi pada realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), yakni dari Rp23,2 triliun menjadi Rp27,0 triliun yang disalurkan kepada 96,7 juta jiwa.
Sementara untuk program lainnya, Bendahara negara itu mengatakan, masih mencatatkan realisasi yang sama dengan capaian Juni 2023 lalu.
Selanjutnya, pada sektor pendidikan, peningkatan terjadi pada Program Indonesia Pintar dan Program KIP Kuliah yang masing-masing naik Rp0,1 triliun, yakni menjadi Rp6,2 triliun dan Rp6,1 triliun.
Sedangkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama naik Rp0,2 triliun menjadi Rp7,1 triliun dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) masih dengan nilai realisasi yang sama yakni sebesar Rp2,3 triliun.
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang naik signifikan menjadi Rp73,1 triliun dari Rp60,7 triliun.
Adapun peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-K/L diantaranya yakni subsidi dan kompensasi untuk listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Kemudian subsidi LPG 3 kilogram,
subsidi perumahan, hingga program kartu prakerja.
Untuk subsidi dan kompensasi listrik, Sri Mulyani mencatat adanya kenaikan dari Rp42,9 triliun menjadi Rp48,5 triliun. Kemudian subsidi dan kompensasi BBM juga naik dari Rp57,7 triliun menjadi Rp59,7 triliun.
Selanjutnya yakni subsidi LPG 3 kilogram dari yang sebelumnya Rp32,5 triliun menjadi Rp37,7 triliun, subsidi perumahan dari Rp344,7 miliar menjadi Rp452,9 miliar, dan Kartu Prakerja dari Rp2,28 triliun menjadi Rp2,5 triliun.
