Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Teddy : Tak Salah Polisi Tolak Laporan Rocky Gerung

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil ketua DPP Partai Garuda Indonesia, Teddy Gusnaidi menilai bahwa penolakan Bareskrim Polri atas laporan sejumlah relawan Jokowi kepada Rocky Gerung tidak ada yang salah.

“Gak ada yang salah, karena pasal penghinaan Presiden sudah dicabut,” kata Teddy dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (2/8).

Kemudian, ia juga menyebut bahwa pelaporan Rocky Gerung atas ucapan Presiden dengan diksi bajingan dan tolol hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saja, bukan relawannya.

Sebab, kasus semacam itu masuk kategori delik aduan. Artinya, hanya orang yang dirugikan sebagai subyek hukum lah yang berhak melaporkan.

“Jika ingin mempidanakan Rocky Gerung, harus Presiden yang melaporkan sendiri. Sama seperti SBY saat masih menjadi Presiden melaporkan langsung orang yang diduga memfitnah dirinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teddy juga menilai bahwa sosok seperti Rocky Gerung tak akan berani melakukan hal yang sama kepada para menteri. Sebab, Jokowi tak akan mungkin mengurus hal-hal semacam itu, sementara kalangan menteri masih terbuka lebar melakukan laporan.

“Rocky Gerung dan ganknya itu bukan orang-orang pemberani. Mereka melakukan hal ini karena sudah mendapatkan garansi dari Jokowi, bahwa beliau tidak akan mempidanakan orang yang menghina, memaki dan memfitnah dirinya,” tandasnya.

“Kenapa mereka tidak berani memaki, menghina dan memfitnah Menteri? Karena mereka takut,” tambahnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru