JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sebanyak 13 (tiga belas) organisasi ikatan dokter di seluruh Indonesia menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat untuk lebih serius lagi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, salah satunya adalah pusat komando penanganannya dikendalikan langsung oleh Presiden.
Aliansi organisasi ikatan dokter tersebut diberinama Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) dengan tema “Merdeka dari Covid-19 melalui ketahanan sistem kesehatan”.
“Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mebuat platform penanganan pandemi Covid-19 yang terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan kepada masalah kesehatan dan dampak langsung yang timbul,” tulis KOMPAK, Rabu (18/8/2021).
Para organisasi yang terlibat di dalam koalisi tersebut antara lain ; Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikaran Bidan INdonesia (IBI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Kemudian, ada juga Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PPKESTRAKI), Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Gabungan Pengusaha Jamu (GP JAMU).
Mereka meminta agar penanganan pandemi Covid-19 bisa merujuk kembali pada sistem dan tatanan kesehatan yang ada. Apalagi, pandemi ini bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saja, melainkan menjadi momok dunia yang harus ditangani menggunakan standar global.
“Meminta Presiden Republik Indonesia agar segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan pandemi Covid-19. Pandemi merupakan masalah global sehingga standar penanganan juga harus mengikuti standar gobal,” ujar mereka.
Saat ini, badan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) yang menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sudah menetapkan bahwa ada 6 (enam) indikator untuk menangani pandemi Covid-19. Indikator standar global ini antara lain ; adanya treanmisi komunitas, angka kasus baru, angka kasus yang dirawat di Rumah Sakit, angka kematian, kapasitas respon dan treatment. Jangan sampai ada satu saja indikator yang dihilangkan dengan alasan apapun.
“Indikator tersebut harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak boleh ada yang dihilangkan sebagai alat ukur penanganan pandemi,” sambungnya.
Ada yang cukup fundamental harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penanggulangan pandemi Covid-19, yakni mempercepat vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal alias herd immunity.
“Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat target vaksinasi nasional yang efektif. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada,” harapnya.
