Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Aksi Partai Buruh Janji Tak Tutup Jalan Demi Hormati Acara di Istana Negara

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan depan Istana Negara dan Mahkamah Kontitusi (MK) pada Rabu, (26/7) pagi. Massa sudah tambak berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB di sekitar Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelum menggelar aksinya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa akses jalan Medan Merdeka Barat tidak akan ditutup sepanjang mereka menggelar aksi damai tersebut.

Hal itu disampaikan Iqbal, sebagai bentuk menghormati adanya pelantikan Perwira yang dilakukan Presiden di Istana Negara.

Adapun tujuan digelarnya aksi tersebut adalah untuk menyuarakan tiga isu, yakni ; cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, serta pencabutan UU Kesehatan.

Partai Buruh juga akan membuat beberapa kegiatan terkait dengan ketiga isu di atas. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, FGD bersama para guru besar hukum tata negara, politik, ekonomi, dan aktivis masyarakat sipil perihal pencabutan presidential threshold 20%.

Hal lain yang akan dilakukan adalah long march jalan kaki Jakarta – Bandung dengan membawa tiga isu. Selain itu, Partai Buruh juga akan membuat petisi sejuta rakyat menolak tiga isu di atas dalam bentuk pembagian kartu pos petisi.

“Langkah lain yang akan dilakukan adalah membuat petisi elektronik melalui change.org untuk menolak ketiga isu atas. Termasuk melakukan kampanye secara nasional dan internasional bahwa tiga isu di atas adalah bentuk hidupnya kembali demokrasi terpimpin di Indonesia,” tegas Said Iqbal.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru