HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando EMas mengatakan bahwa pemilu damai harus diwujudkan dalam agenda politik elektoral, setidaknya di tahun 2024 nanti. Dan untuk mewujudkannya, tidak bisa sekadar menjadi beban polisi, namun oleh semua pihak.
Hal ini disampaikan oleh Fernando dalam diskusi Polisi RW : Jaga Pemilu Damai yang diselenggarakan oleh JARI 98 dan Koma.id di Serasa Kuphie Selatan Jakarta Selatan, Selasa (18/7).
“Bicara tentang pemilu damai, kita harus bertanya siapa saja yang mau agar pemilu damai. Karena nggak cukup polisinya saja, masyarakatnya aja, tapi harus semua elemen yang punya tujuan pemilu bisa damai,” kata Fernando dikutip Holopis.com.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menelurkan konsep Polisi RW. Menurutnya, keberadaan polisi di lingkup terkecil masyarakat ini bisa menjadi jembatan informasi bagi korps Bhayangkara untuk melakukan deteksi dini, termasuk dalam mengantisipasi kerawanan dan konflik seputar Pemilu.
“Ketika kita melihat Polisi RW diterapkan di negara kita, harapannya soal tugas-tugas seperti deteksi dini di aktivitas-aktivitas masyarakat harus tercapai. Kkhususnya (deteksi dini) gejolak sosial masyarakat soal kepemiluan,” ujarnya.
Kemudian, ia berpesan kepada semua jajaran polri khususnya yang sudah mendapatkan tugas sebagai Polisi RW agar jangan sampai kecolongan. Caranya adalah dengan semakin intens melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar semua potensi gejolak bisa diantisipasi sejak awal.
“Polisi jangan sampai kecolongan. Karena penemataan Polisi RW ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan cepat terhadap isu-isu yang buat masyarakat gaduh dan terprovokasi dengan isu SARA,” tuturnya.
Lebih lanjut, kesadaran tentang kondusifitas pemilu juga harus dilakukan oleh semua stakeholder. Tidak bisa serta merta keberadaan Polisi RW ini membuat pemilu pasti kondusif. Maka ia pun meminta kepada masyarakat dan semua pihak untuk membantu agar pemilu kondusif. Jika ada persoalan yang perlu diselesaikan, agar bisa berkoordinasi dengan petugas yang terkait.
“Polisi mau ditaruh sampai level RT, kalau keinginan tidak ada agar pemilu damai maka pemilu tidak akan berlangsung damai,” tandasnya.
Terakhir, Fernando juga mengajak semua pihak termasuk TNI dan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (ASN / PNS) untuk bisa memastikan juga pemilu berjalan lancar, kondusif dan damai.
“Polisi, TNI, ASN juga harus netral. Tak boleh mereka ikut-ikutan atau tidak netral. Kalau ada Polisi RW tapi aparat dan ASN tidak netral, maka percuma peran Polisi RW ini,” tegasnya.
Pun demikian, Fernando menaruh keyakinan bahwa Polri masih senantiasa menjaga netralitas mereka, sekalipun masing-masing individu memiliki preferensi politik tersendiri.
“Tapi saya masih yakin Polisi masih netral sampai saat ini,” pungkasnya.
