Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

PB SEMMI Laporkan Hakim Bintang Al ke Bawas MA

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) telah mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Tujuannya adalah untuk melaporkan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat, Bintang AL akibat mengizinkan nikah beda agama.

Laporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) ini dilakukan sebagai lanjutan dari langkah PB SEMMI yang telah melaporkan subyek yang sama ke Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu yang lalu.

“Setelah sudah laporkan ke KY kemarin, hari ini kami Laporkan juga Hakim Bintang Al Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM PB SEMMI, Gurun Arisastra di Jakarta, Jumat (7/7) seperti dikutip Holopis.com.

Gurun mengatakan organisasinya ingin Mahkamah Agung tidak bersikap diam atas lahirnya putusan nikah beda agama. Menurutnya sebagai Lembaga Pengawasan di Internal Mahkamah Agung, sudah seharusnya aktif memanggil dan memeriksa Hakim Bintang Al.

“Kita laporkan ke Bawas, agar jangan bersikap diam, Badan Pengawasan Mahkamah Agung harus periksa dan panggil Hakim Bintang Al karena kabulkan nikah beda agama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gurun meminta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar meninjau ulang putusan atau penetapan nikah beda agama yang dikeluarkan bukan hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun seluruh Pengadilan di Indonesia.

“Kita minta putusan atau penetapan nikah beda agama ditinjau ulang dan lakukan pengawasan kepada seluruh pengadilan di Indonesia, karena putusan nikah beda agama itu pembangkangan terhadap Pancasila dan Konstitusi, kita berharap kedepan juga tidak ada lagi putusan semacam ini,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru