HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi VIII DPR RI menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengungkapkan, permasalahan seperti tertahannya jemaah haji Indonesia di Muzdalifah hingga mengakibatkan kelaparan dan kehausan seharusnya tidak terulang kembali.
“Bagaimana pun penyelenggaraan haji Indonesia adalah wilayah tanggung jawab Kemenag. Segala sesuatu yang terjadi baik di Arab Saudi dan di Tanah Air akan menjadi bahan evaluasi kedepan,” kata Diah dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Rabu (28/6).
Saat ini diketahui jemaah haji tengah melaksanakan ritual lontar jumrah di Mina sampai 13 Dzulhijjah. Menurut Diah, lontar jumrah merupakan salah satu tahapan yang cukup berat mengingat jarak maktab yang relatif jauh serta cuaca panas terik, sehingga dibutuhkan ketahanan stamina bagi jemaah dan juga petugas haji.
Tentu ini merupakan fase yang cukup penting bagi maksimalnya pelayanan. Bahkan, lanjut Diah, apabila ada kekurangan tenaga petugas karena sebagian besar kelelahan mendampingi jemaah di Arafah dan Muzdalifah, maka perlu dilakukan pembagian waktu kerja petugas sehingga tidak menumpuk, dengan kata lain mereka bisa fokus pada fase-fase yang berbeda.
“Sekali lagi di sisa waktu yang ada saya harap Kemenag betul-betul memaksimalkan pelayanan terhadap para jemaah. Dan yang paling penting adalah memastikan keselamatan mereka,” tegasnya.
Selain itu, Diah juga mengingatkan Kemenag untuk mempersiapkan proses kepulangan jemaah sebaik-baiknya, serta memastikan para petugas haji tetap bekerja sebagaimana mestinya.
“Saya mendoakan semoga di penghujung ibadah haji ini, segala sesuatunya berjalan lancar sesuai rencana yang telah disepakati. Saya juga mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia menjadi haji-haji yang mabrur,” pungkasnya.
