HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pihak Kepolisian mulai melakukan 3 tahap yang dipersiapkan, untuk pengamanan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Wahyu Widada dalam Rapat Bersama Komisi III DPR RI, Senin (19/6).
“Pertama melaksanakan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setiap tahapan pemilu,” katanya yang dikutip Holopis.com, Selasa (20/6).
Kemudian langkah kedua, yakni melakukan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) dalam rangka operasi. Adapun pendekatan yang akan dilakukan Polri berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
“Pendekatan kami adalah untuk potensi gangguan kamtibnas yang akan muncul seperti apa,” Jelas Wahyu.
Dalam pendekatan pengamanan yang dilakukan Polri, lebih berorientasi pada potensi gangguan kamtibmas yang hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan.
Untuk selanjutnya, disusun rencana operasi yang dapat mengamankan jalannya Pemilu 2024 dengan baik.
Wahyu mengungkapkan, Wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Papua menjadi lokasi yang paling rawan mengganggu ketertiban saat Pemilu 2024.
Hal tersebut didapatkan, dari hasil pemetaan wilayah potensi rawan pemilu yang dilakukan Polri pada pada Februari 2023.
“Tahap ketiga belum dilaksanakan karena nanti akan dilaksanakan pada Oktober 2023,” tambah Wahyu.
Selain itu, Polri juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Polri melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibnas tetap kondusif.
“Termasuk, memonitoring media sosial terkait isu-isu hoaks, ujaran kebencian, dan melaksanakan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi mereduksi isu-isu agar tidak menyebar sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat,” pungkasnya
