HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat, Denny Indrayana menuding bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan manuver untuk mengganggu Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP).
Caranya adalah dengan menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kubangan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tjuannya menurut Denny adalah mengganggu kepentingan Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
“Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang Menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjagal pencapresan Anies Baswedan,” kata Denny dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (15/6).
Menurutnya, proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo justru membuat koalisi bisa semakin solid karena merasa sedang didzalimi oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi proyek infrastruktur jaringan internet BTS 4G, kali ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.
Plate dan Syahrul Yasin adalah sama-sama kader Partai NasDem yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Plate di NasDem sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Syahrul Yasin adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat Partai NasDem.
“Padahal, gangguan semacam ini, justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi,” ujarnya.
Simpatisan Anies Baswedan ini menuding bahwa pemerintah melalui instrumen penegak hukumnya sedang dimainkan untuk kepentingan politik, bukan semata-mata murni penegakan hukum.
“Hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja,” tandasnya.
