HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP meradang atas tuduhan dari kader PSI, Ade Armando mengenai adanya kontrak politik Ganjar Pranowo kepada partai terkait penentuan kabinet.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan, PSI hanya sebuah partai kecil yang saat ini sedang mencari perhatian demi masuk DPR RI.
“Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu,” kata Said dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (13/6).
Gangguan tersebut menurut Said, mulai dari dorongan menjadikan Kaesang sebagai calon Wali Kota Depok hingga soal kontrak politik Ganjar.
Padahal menurut Said, soal kontrak politik saja dirinya mengklaim tidak mengenal sistem tersebut. Said kemudian membandingkan hal tersebut saat Presiden Jokowi memimpin secara dua periode.
“Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Tapi di-framing lagi ada kontrak politik, menteri strategis, itu bukan karakter PDIP selama ini,” ujarnya.
“Ketika dengan Bapak Presiden Jokowi dua periode menterinya PDIP apa saja sih? Menkumham, Mendagri, Menpan RB, Mensos. Sehingga salah alamat,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando merasa gerah dengan kabar yang ia terima, bahwa Ganjar Pranowo telah dipasung oleh PDI Perjuangan dalam kepentingan Pilpres 2024.
Dimana kata dia, ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan, jika nantinya berhasil terpilih menjadi Presiden, maka semua susunan kabinet dan posisi-posisi strategis lainnya di Indonesia akan diatur oleh partai.
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” kata Ade Armando dalam keterangannya, Senin (12/6).
