HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada sejumlah pimpinan redaksi media nasional, tentang keinginannya untuk ikut terlibat di dalam kepentingan kepemimpinan selanjutnya sangat wajar.
“Wajar sih kalau Presiden Jokowi mau begitu. Sebab ia ingin agar program-program strategi nasional yang dilakukan sepanjang kepemimpinannya untuk rakyat bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Selasa (30/5).
Menurutnya, semua program prioritas pemerintahan Jokowi banyak sekali yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan bangsa dan negara. Termasuk soal infrastruktur jalan dan layanan publik lainnya.
Kemudian soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini sudah berjalan proses pembangunannya, soal hilirisasi dan pemerataan ekonomi nasional.
“Jadi keinginan beliau ini menjadi harapan yang besar jangan sampai kepentingan rakyat yang sudah ia perjuangkan berhenti atau diganti begitu saja oleh pemerintahan selanjutnya dengan dalih asal berbeda dengan Jokowi. Karena sempat ada yang bilang Jokowi itu antitesa dari salah satu bakal Capres kan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur yang juga ulama asal Malang Raya ini menyebut bahwa pemerintahan selanjutnya setidak-tidaknya bisa melanjutkan semua program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga program pemerintah yang dirasakan oleh rakyat secara merata bisa terus berkesinambungan.
“Jangan budayakan ganti pemimpin ganti program. Kasihan rakyat yang menjadi korban kebingungan dan ketidakpastian,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan cawe-cawe di hadapan sejumlah pimpinan redaksi media nasional di Istana Negara Jakarta pada hari Senin (29/5) kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin agar pembangunan nasional bisa dilanjutkan oleh pemerintahan setelahnya nanti.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi usai bertemu dengan Presiden Jokowi dalam silaturrahmi pimpinan redaksi media nasional tersebut.
“Sebagai kepala negara, beliau berhak untuk dalam tanda kutip, cawe-cawe. Kenapa, karena untuk memastikan kalau program-program yang sudah berjalan saat ini itu akan bisa berlanjut,” kata Prabu.
