HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD meminta para ulama dan pengasuh Pondok Pesantren se-Madura yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Basra) ikut menjaga moral bangsa dan menjaga proses pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, perbedaan politik tidak perlu disikapi dengan pertikaian dan permusuhan. Sebab, memilih siapa pun harus diniatkan untuk mencari pemimpin terbaik.
“Mari gunakan Pemilu ini untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat kita yang bagus. Tidak usah bermusuhan satu sama yang lainnya meski beda pilihan,” kata Mahfud MD saat diminta menyampaikan orasi kebangsaan bertema Berkhidmat Bersama dari Madura untuk Indonesia yang berlangsung di Pamekasan,, Madura, Jawa Timur, Sabtu (27/5) seperti dikutip Holopis.com.
Mahfud meminta para ulama ikut mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah hanya karena masalah politik elektoral. Bahkan kebebasan memilih siapa pun adalah hak konstitusi masing-masing masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
“Kalau anda mendukung si A dan yang satunya dukung si B, dukung saja, tidak usah bertengkar. Karena apa? Karena sama-sama mencari pemimpin yang baik,” imbuhnya.
Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga meminta siapa pun yang terpilih pada Pemilu 2024, diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berdemokrasi dan berkonstitusi.
“Siapapun yang menang harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi, karena Pemilu itu mencari pemimpin bukan cari musuh,” tegas Mahfud.
Pemerintah yang sah, lanjut Mahfud, harus diikuti menurut syar’i. Melawan Pemerintah yang sah adalah makar. Itu sebabnya menurut Mahfud, negara harus dijaga.
“Protes terhadap kebijakan Pemerintah boleh, tapi jangan sampai menyebabkan lumpuhnya Pemerintahan dan negara. Karena kalau negara runtuh rakyat yang sengsara,” tegas Mahfud.
Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun mempersilakan kepada seluruh masyarakat untuk mengkritik keras jika ada kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bernegara.
“Tetapi ingat, setiap pemberontakan melahirkan kesengsaraan pada rakyat. Kalau ingin memprotes kebijakan Pemerintah silakan. Itu di bawah perlindungan saya sebagai Menko Polhukam. Tapi dengan cara yang tak melanggar hukum,” tegas Mahfud yang juga dikenal memiliki kedekatan dengan para pengasuh pesantren di Madura ini.
