Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Wujudkan Pemilu Damai, KMI Imbau Masyarakat Cerdas Bermedsos

HOLOPIS, JAKARTA – Ketua Komite Mahasiswa Indonesia (KMI), Syamsul Patria mengingatkan adanya potensi konflik, seperti politisasi identitas, hoaks dan lain-lain sangat terbuka luas pada Pemilu 2024 mendatang.

Dia mengatakan, bahwa potensi-potensi konflik tersebut sangat mungkin terjadi, terutama hoaks. Hal itu terjadi seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, dimana berbagai informasi sangat mudah dan cepat menyebar melalui platform-platfrom media sosial (medsos).

Untuk itu, Syamsul mengimbau seluruh masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan platform-platform media sosial yang ada. Sebab, arus hoaks paling kencang menurutnya ada di media sosial.

“Kalangan masyarakat harus teliti dalam memeriksa kebenaran dari informasi yang berkembang di media sosial,” kata Syamsul kepada Holopis.com, Kamis (25/5).

Tak hanya itu, Syamsul juga meminta pemerintah untuk turut aktif dalam mewujudkan Pemilu damai, salah satunya dengan meng-counter berbagai potensi hoaks yang ada di tengah masyarakat.

“Butuh partisipasi dari semua pihak tentunya untuk mewujudkan pemilu yang damai agar terhindar dari segala hal-hal negatif yang dapat merusak marwah dari penyelenggaraan Pemilu 2024,” terangnya.

Syamsul pun menegaskan, bahwa pihaknya sebagai organisasi kepemudaan tidak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu kestabilan Pemilu lewat hoaks ataupun fitnah di tengah sosial masyarakat.

“Kami generasi muda akan merangkul semua elemen untuk bahu membahu dalam mensukseskan serta menghalau setiap kelompok dan golongan yang tidak pro terhadap berjalannya Pemilu damai,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru