HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memberikan sentilan kepada Presiden Joko Widodo yang mengambil alih proyek dan pekerjaan yang seharusnya menjadi domain dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurutnya, pengambilalihan tanggung jawab proyek pembangunan jalan seperti di Provinsi Lampung justru menjadi persoalan baru yang memperburuk birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Seharusnya kata Anies, Jokowi tidak ujug-ujug mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Jika memang dirasa pemda setempat tidak mampu, maka caranya adalah dengan mencarikan solusi agar pemda mampu, bukan proyeknya langsung ditarik ke pemerintah pusat dengan anggaran dari APBN.
“Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan,” kata Anies Baswedan dalam sambutannya di acara relawannya yang digelar di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Minggu (21/5).
Ia khawatir, jika proyek itu diambil alih pusat dan justru pelaksanaannya bermasalah hingga tetap gagal, tentu akan menjadi persoalan yang lebih besar lagi.
“Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah,” ujarnya.
Bagi Anies, langkah Presiden Jokowi melakukan sentralisasi proyek adalah persoalan yang tidak boleh dilanjutkan. Maka ketika ia memimpin Indonesia nanti, cara-cara seperti itu akan dihentikan.
“Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi,” ucapnya.
