HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengaku optimis target kemiskinan ekstrem 0 persen di Indonesia akan tercapai di akhir kepemimpinan, yakni di tahun 2024 mendatang.
Optimisme itu didukung dengan data yang ada saat ini, dimana angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menurut Bank Dunia tercatat di angka 1,5 persen.
“Saya sangat optimistis karena kalau 1,5 persen berarti 2 tahun ini hanya per tahunnya itu hanya 0,75 persen,” kata Wapres dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (12/5).
Optimisme itu, kata Wapres, juga didukung dengan adanya peta jalan alias roadmap dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan desa menjadi lebih optimal.
“Dengan kerangka perbaikan kualitas ditambah dengan pembangunan desa yang lebih optimal, saya yakin kemiskinan ekstrem teratasi,” tambahnya.
Pemerintah, kata Wapres, berkomitmen untuk terus menyehahterakan masyarakat di pedesaan, di antaranya melalui penyediaan pendamping desa.
Selain itu dari sisi anggaran, pemerintah juga terus memberikan dukungan demi mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024.Hal itu dapat dilihat dari alokasi dana desa yang trennya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Sejak tahun 2015 hingga 2023, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa lebih dari Rp500 triliun, dengan rata-rata serapan melebihi 98 persen pada setiap tahun anggaran,” jelasnya.
Wapres Ma’ruf juga menegaskan, alokasi Dana Desa harus ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, mengembangkan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan pelayanan sosial dasar lainnya.
Selain itu, pola pelaksanaan Dana Desa juga kian tertata dan adaptif terhadap beragam dinamika dan perubahan.
“Sejak 2018, kita mengenal kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKDT) dan swakelola kegiatan oleh masyarakat desa,” ujar Wapres.
Wapres pun berharap, program yang telah berjalan tersebut dapat semakin membuka akses dan kesempatan bagi warga desa untuk berpartisipasi langsung. Sehingga ke depan, tidak hanya peredaran uang di desa yang akan meningkat, tetapi juga rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan.
