JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kepala Unit Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Ann Lindstrand mengkritik pemerintah indonesia yang berencana menjalankan vaksinasi berbayar.
Menurut Ann seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin corona.Semua orang harus bisa divaksinasi tanpa dikaitkan oleh kondisi ekonomi.
“Rencana vaksin berbayar bisa menimbulkan masalah etik dan akses, terutama dalam masa pandemi yang membutuhkan cakupan vaksin bisa mencapai kelompok berisiko tinggi,” kata Ann seperti dikutip dari situs resmi WHO pada Kamis (15/7/2021).
“Hal yang terpenting adalah semua orang harus memilikk hak dan akses yang sama terhadap vaksin, terlepas masalah finansial,” lanjutnya.
Ann menyebut pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena skema internasional COVAX sudah menjamin dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 20 persen populasi.
Selain itu, banyak bank dunia juga sudah memberi dukungan biaya untuk proses distribusi vaksin COVID-19.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui kimia farma akan menjual vaksin berbayar yang awalnya merupakan program vaksin gotong royong menjadi umum. Rencana tersebut menuai banyak kritikan dari para ahli dan masyarakat indonesia.
Anggota DPR Komisi IX RI Netty Prasetiyani juga mengatakan penyaluran Vaksin seharusnya tepat sasaran dan tidak dipungut bayaran, karena hal tersebut memang kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, semua sudah diatur didalam undang-undang.
“Kalau tiba-tiba pekan lalu kita dikagetkan dengan pemberitaan Kimia Farma pada 12 Juli akan menyelenggarakan vaksin gotong royong untuk individu berbayar, ya pasti kita kaget dan bingung,” tegasnya.
