JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota DPR Komisi IX RI Netty Prasetiyani mempertanyakan wacana vaksin berbayar dengan label gotong royong. Dikatakannya, hal itu tentu akan memantik rasa ketidakadilan di publik.
“Saya ingat betul tanggal 16 Desember Pak Presiden (Jokowi) mengatakan vaksin untuk rakyat itu gratis. Sampai pada bulan Maret kita ketemu diksi vaksin gotong royong, setelah itu kita minta Kadin, Apindo dihadirkan (dalam RDP) dijelaskan vaksin gotong royong tersebut,” jelas Netty dalam bincang-bincang di program RuangTamu Holopis Channel, Kamis (15/7).
Komisi IX, dikatakan Netty dijelaskan oleh Kadin maupun Apindo bahwa vaksin gotong royong merupakan vaksin yang dibeli oleh perusahaan maupun pengusaha dari pemerintah kemudian disuntikkan kepada para pekerjanya.
“Waktu itu diikat oleh keputusan rapat. Poin ketiga menyebutkan bahwa Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, BPOM berkoordinasi pengadaan vaksin gotong royong ini,” ujarnya.
Dikatakannya, Komisi IX mengizinkan vaksin gotong royong pada saat itu dengan sejumlah catatan. Diantaranya vaksin tersebut tepat sasaran dan tidak dipungut bayaran pada pekerja dan karyawan yang menerima.
“Kalau tiba-tiba pekan lalu kita dikagetkan dengan pemberitaan Kimia Farma pada 12 Juli akan menyelenggarakan vaksin gotong royong untuk individu berbayar, ya pasti kita kaget,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengklarifikasi rencana Kimia Farma menyelenggarakan vaksin gotong royong individu berbayar tersebut kepada Komisi IX DPR RI. “Vaksin ini public goods, rasanya saya pertanyakan ada vaksin individu berbayar pula,” pungkasnya.
