JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mempertanyakan apakah pemerintah ingin mengambil untung dari situasi sulit rakyat di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Hal ini diutarakan Netty menyikapi narasi pemerintah yang akan memberlakukan vaksinasi berbayar dengan label vaksin gotong royong itu.
“Rasanya kok saya pengen nanya, narasinya apa sehingga vaksin gotong royong individu kok berbayar pula. Masak, di masa pandemi ini kok ingin memeras rakyat dan mau ambil untung dari rakyat,” kata Netty dalam bincang-bincang di program RuangTamu Holopis Channel, Kamis (15/7).
Padahal menurutnya, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan Pemerintah dan pengusaha yang diwakili oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN), konsep vaksin Gotong Royong tidak seperti yang sempat muncul beberapa hari lalu.
“16 Desember pak Presiden katakan vaksin untuk rakyat gratis. Maka Maret muncul vaksin gotong royong, kita undang Kadin dan mereka bilang bahwa ini vaksin dibeli oleh perusahaan untuk diberikan kepada para karyawannya,” jelasnya.
Pun jika memang vaksin gotong royong tetap dilanjutkan, ia tak mau vaksin tersebut dijualbelikan sehingga masyarakat khususnya kaum pekerja dibebankan biayanya.
“Vaksin gotong royong harus tetap sasaran dan karyawan tidak dipungut biaya sama sekali,” tegasnya.
Jika vaksinasi tetap dibiarkan berbayar, ia khawatir akan memunculkan hukum rimba di kalangan masyarakat, sehingga jelas menciderai unsur keadilan di dalamnya.
