Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Kepercayaan Publik ke TNI Lebih Tinggi Ketimbang Pemerintah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam memamparkan, bahwa berdasarkan hasil temuan survei publik yang dilakukan pihaknya, ditemukan bahwa rakyat Indonesia lebih percaya kepada TNI ketimbang pemerintah.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya secara nasional dalam rentang waktu sepekan lebih, yakni 14-23 Februari 2023.

“Survei juga menemukan bahwa 25,5% publik memilih percaya terhadap TNI, disusul oleh Lembaga Kepresidenan dan wakilnya 22,2%,” kata Arif dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (27/2).

Lantas, di posisi ketiga barulah muncul Kementerian, disusul dengan lembaga-lembaga lainnya.

“Kementerian 9,7% di posisi tiga,” jelasnya.

Sementara itu, data survei IndoStrategi Research and Consulting tersebut menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dan Polri masih cukup rendah. Namun tidak kalah dengan kepercayaan mereka kepada lembaga penegak hukum lainnya, yakni Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, apalagi Kejaksaan Agung yang mendapatkan skor terendah.

Berikut adalah data survei IndoStrategi yang dipaparkan Arif Nurul Imam ;

1. TNI : 25,5%
2. Kepresidenan dan Wakil Presiden : 22,2%
3. Kementerian : 9,4%
4. KPK : 6,7%
5. Polri : 2,5%
6. Mahkamah Agung : 2,4%
7. Mahkamah Konstitusi : 2,2%
8. DPR RI : 1,8%
9. BPK : 1,6%
10. DPD RI : 0,7%
11. Kejaksaan Agung : 0,6%
12. Abstain : 24,4%

Survei IndoStrategi ini dilakukan dalam rentang waktu 14-23 Februari 2023 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya menggunakan multistage random sampling dengan margin of error (MoE) ± 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru