HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai seharusnya tidak perlu ada lagi politisi maupun relawan yang kembali mewacanakan Jokowi 3 periode.
Sebab kata Mu’ti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas memberikan batasan tegas tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
“Sebaiknya para elit tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode. Ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah sangat jelas,” kata Mu’ti dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (19/12).
Sehingga tidak perlu lagi ada tafsir-tafsir yang dilakukan demi melancarkan wacana yang justru memicu gejolak berkepanjangan di kalangan masyarakat. Apalagi sampai ada upaya untuk mengamandemen UUD 1945 hanya untuk membuat Joko Widodo bisa kembali menjadi Presiden di periode ketiga.
“Tidak perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945,” tegasnya.
Di sisi lain, wacana 3 periode sebetulnya sudah tidak relevan lagi dikeluarkan jika melihat pesan Presiden Joko Widodo di permukaan yang menyatakan dengan tegas menolak wacana tersebut.
Jika memang Presiden Joko Widodo di dalam benaknya mengamini penolakan 3 periode, Mu’ti pun lantas mempertanyakan bahwa wacana tersebut sebenarnya untuk mengakomodir kepentingan siapa.
“Selain itu, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak hendak memperpanjang masa jabatan atau menjabat tiga periode,” tandasnya.
Lebih lanjut, guru besar ilmu pendidikan agama islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat tersebut menilai, seharusnya para elite baik itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo maupun Ketua DPR RI LaNyalla Mahmud Mattalitti bisa memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.
“Para elit, apalagi yang sedang memegang jabatan di lembaga negara, seharusnya menjadi contoh bagaimana melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten,” tuturnya.
Keberadaan mereka di lembaga negara yang memiliki power dan pengaruh besar itu tak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.
“Mereka hendaknya bersikap arif-bijaksana dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan,” pungkasnya.
Sebaiknya para elit tdk perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode. Ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah sangat jelas. Tdk perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945.
— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) December 16, 2022
Sekedar diketahui Sobat Holopis, bahwa wacana Jokowi 3 Periode atau Presiden 3 Periode masih menjadi wacana yang dimunculkan oleh elite dan relawan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.
Ada La Nyalla yang masih tetap konsisten dengan wacana 3 periode itu. Bahkan, Ketua DPD RI tersebut menyampaikan wacana itu di Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11). Bahkan saat menyampaikan wacana itu, hadir pula Presiden Joko Widodo di sana.
“Kalau kita pakai yg namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu,” kata La Nyalla.
Selain itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga melontarkan wacana itu kepada publik. Wacana tersebut dimunculkan pria yang karib disapa Bamsoet itu saat mengikuti rilis survei dari Poltracking Indonesia pada hari Kamis (8/12).
“Kita tau deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” kata Bamsoet.
“Dan pertanyaan saya kembali lagi apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Jokowi atau ini hanya kepuasan atas kinerja hari ini,” lanjutnya.
Pun demikian, Bamsoet membantah bahwa dirinya sedang mewacanakan Presiden 3 periode. Ia mengaku hanya mengajak masyarakat untuk berpikir saja.
“Saya kan hanya mengajak berpikir, masa berpikir saja tidak boleh,” tegas Bamsoet.
Bahkan yang teranyar, Ketua Umum Pro Jokowi (ProJo), Budi Arie Setiadi juga mengutarakan hal serupa. Relawan Jokowi yang saat ini menjadi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) tersebut mengatakan, bahwa berdasarkan kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang dilakukannya, banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Jokowi 3 Periode.
“Indonesia timur masih menginginkan pak Jokowi lagi tiga periode bahkan di Indonesia Timur Papua Maluku bisa seumur hidup. Bukan tiga periode lagi,” ujar Budi dalam diskusi Total Politik secara daring, Minggu (18/12).
Pun demikian, ia menyatakan bahwa wacana itu tidak bisa diakomodir oleh Undang-Undang saat ini, walaupun itu diklaimnya merupakan keinginan masyarakat.
“Ini kita tahu ini aspirasi yang tentu saja tidak dimungkinkan dalam konstitusi kita. Kita patuh konstitusi dong bernegara berbangsa kita ikut aturan main kalau enggak, enggak ada UUD gimana kita mau menjalankan Demokrasi kita. Kita tunduk konstitusi,” ujarnya.
