HOLOPIS.COM, JAKARTA – Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menantang siapapun yang ingin mempersoalkan safari politiknya di berbagai daerah bersama Partai NasDem.
Sebab, ia merasa apa yang dilakukannya di berbagai daerah itu bukan merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.
“Pasal berapa? Peraturan berapa?,” kata Anies dalam keterangannya dikutip Holopis.com, Jumat (16/12).
Pria yang pernah duduk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tersebut menyatakan, bahwa kunjungannya ke berbagai daerah tidak dalam kapasitas kampanye.
Ia mengaku hanya melakukan silaturrahmi dengan masyarakat secara luas saja. Walaupun itu dilakukannya bersama Partai NasDem yang notabane telah melakukan hubungan politik dengannya untuk target Pemilu 2024 mendatang.
“Saya sih prinsipnya kita silaturrahmi, ada kegiatan jalan sehat, ada kegiatan silaturrahmi,” ujarnya.
Anies menilai tidak ada yang salah dengan agenda safari politiknya itu.
“Biasa saja,” tandasnya.
Sekali lagi, Anies menantang siapa pun untuk menunjukkan bukti-bukti konkret bahwa ia melakukan pelanggaran pemilu 2024.
“Ya, tunjukkan ketentuan-ketentuan mana yang dianggap melanggar,” ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu telah menerima laporan dari kelompok masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukannya bersama Partai NasDem. Dalam keterangannya, pihak Bawaslu tidak menyatakan bahwa ada pelanggaran pemilu di dalam agenda Anies dan NasDem itu.
Disampaikan anggota Bawaslu Puadi, bahwa laporan pelapor tidak memenuhi unsur materill sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Pun demikian, ia tetap menilai bahwa safari politik Anies dan NasDem sudah melanggar prinsip etika politik.
“Walaupun laporan-laporan tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis,” kata Puadi.
Ia menyebut bahwa safari politik Anies Baswedan dan NasDem adalah praktik kampanye terselubung.
“Sebab, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” imbuhnya.
