Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Yenny Wahid : Rangkaian Kekerasan di Papua Harus Diputus

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Wahid Foundation, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada khususnya di wilayah Papua yang saat ini menjadi banyak perbincangan berbagai kalangan.
“Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk menjawab tiga hal besar yang menjadi persoalan di Papua,” kata Yenny dalam dialog interaktif dengan Lintas Generasi Papua secara virtual di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Rabu (2/6).
Tiga persoalan mendasar yang terjadi di Papua adalah perkara keadilan. Ia menyebut bahwa sepanjang pengetahuannya, persoalan keadilan menjadi sesuatu yang krusial dan dirasakan oleh banyak masyarakat asli Papua selama ini.
“Soal keadilan, masyarakat Papua sampai saat ini masih merasakan ketidakadilan di sana, terutama dalam persoalan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Diingatkan Yenny, mengatasi persoalan keadilan dan pelanggaran HAM yang ada di Papua tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengakuan bahwa persoalan tersebut memang ada.
“Sejak adanya reformasi, kita semua bangsa bertekat mengatasi berbagai persoalan. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan yang ada, tentu dengan mengakui adanya persoalan itu,” terangnya.
Dituturkan Yenny, bahwa kemanusiaan sebagai bagian dari narasi Pancasila harus diterapkan kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.
“Yang paling penting ini sebagai warga negara adalah persoalan kemanusiaan, di manapun mereka maupun itu orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua dan lain-lain, mereka adalah bagian dari NKRI yang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, itulah kenapa ada Pancasila,” tuturnya.
Bahkan ia pun mengutip salah satu hasil penelitian dari Lowy Institute. Sebuah lembaga riset yang ada di Sydney Australia yang meneliti tentang persoalan di Papua, salah satunya tentang adanya unsur kekerasa yang ada di Indonesia bagian Timur itu.
Dikatakan Yenny, bahwa dari laporan Lowy Institute tersebut, ditemukan 3 (tiga) kategori untuk mendefinisikan kekerasan itu. Yakni, kekerasan dari aparat keamanan Republik Indonesia yang ada di Papua. Kemudian adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok masyarakat papua yang pro terhadap semangat memisahkan diri dari Indonesia dan merdeka sendiri. Dan terakhir, kekerasan yang terjadi di antar masyarakat papua yang berhadapan dengan konflik antar suku.
“Ini harus kita akui maka kita bisa selesaikan semua, tentu kita akui dengan sikap objektifitas,” paparnya.
Tiga kategori kekerasan yang pernah dicatat oleh Lowy Institute tersebut, Yenny menekankan agar semua komponen bangsa Indonesia harus mampu menghentikannya.
“Makanya, rangkaian kekerasan ini harus diputus. Ini semua harus di-stop dan dihentikan, yang bisa hentikan ini ya kita semua, semua masyarakat papua dan masyarakat Indonesia harus bisa menghentikan,” tegasnya. “Kalau kita semua ini sebagai manusia, maka harus dan wajib menghentikan kekerasan. Semua harus bisa dan punya komitmen untuk menghentikan,” sambungnya. (MIB)

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru