HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat mengaku telah mengirimkan surat penting kepada 9 (sembilan) Partai Politik yang ada di Senayan, Jakarta Pusat untuk ikut menyikapi secara keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Pada Jumat, 2 September 2022 secara resmi telah mengirimkan surat kepada 9 Partai Politik yang ada di DPR RI terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh Pemerintah,” kata Mirah kepada wartawan, Minggu (4/9).
Dan pasca surat itu dikirimkan ke DPR, ternyata esok harinya Presiden bersama beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju menetapkan kenaikan harga BBM jenis tertentu, yakni Pertalite dan Pertamax, serta Solar.
Mirah di dalam suratnya itu mendeska agar 9 partai politik menolak kenaikan harga BBM tersebut sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menganulir kebijakan yang dinilainya sangat membebani rakyat khususnya kaum buruh itu.
Kesembilan partai politik tersebut antara lain ; Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“ASPEK Indonesia mendesak seluruh Pimpinan dan Anggota Partai Politik yang berada di DPR RI untuk juga menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana Pemerintah,” ujarnya.
Secara tegas pula, Mirah menyatakan bahwa pihaknya sangat menentang dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi tersebut.
“ASPEK Indonesia mengecam keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, Solar dan Pertamax,” terangnya.
Oleh karena itu, ia pun memohon kepada Presiden Jokowi untuk lebih mementingkan kebutuhan rakyat ketimbang para pemilik modal, khususnya di tengah situasi penetapan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu.
“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan hati nurani dan segera membatalkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar, karena kondisi rakyat kecil saat ini sangat sulit,” tegasnya.
Terakhir, Mirah mengingatkan bahwa kondisi masyarakat kecil khususnya kaum buruh Indonesia sedang mengalami kesulitan secara finansial. Sehingga ia merasa kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak secara domino kepada masyarakat.
“Sebelum harga BBM naik saja, harga-harga kebutuhan bahan pokok telah naik melambung. Kondisi jutaan pekerja yang ter-PHK masih belum mendapatkan kepastian pekerjaan dan upah yang layak,” tandasnya.
“Tugas Pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan membebani rakyat apalagi mengeluh kepada rakyat,” pungkas Mirah Sumirat.