JAWA BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah resmi menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.
Artinya, bagi penunggak pajak kendaraan yang hendak memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya, maka mereka cukup membayar pajak yang berjalan saja.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kebijakan ini berlaku untuk tunggakan pajak kendaraan hingga tahun 2024 ke belakang, tanpa batasan jumlah tahun.
“Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah lebaran mohon diperpanjang,” kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam sebuah video vlognya yang dikutip Holopis.com, Kamis (20/3/2025).
“Jadi, yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang berapa puluh tahun pun nunggak tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan,” sambungnya.
Kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini pun berlaku mulai hari ini, Kamis 20 Maret 2025 – Jumat 6 Juni 2025. Bagi para penunggak pajak yang belum memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya setelah batas waktu toleransi yang diberikan, maka kendaraan masyarakat dilarang lewat di jalan, baik di jalan Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
“Inget loh, nanti yang tidak bayar pajak padahal kami sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, nggak bisa lagi nanti motor mobil yang tanpa pajak lewat di jalan Kabupaten, lewat di kalan Provinsi,” tegasnya.
Diketahui Sobat Holopis, bahwa program pemutihan pajak kendaraan ini akan membebaskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.
Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang pajak kendaraannya belum dibayarkan pada tahun 2024 ke belakang tanpa batasan tahun, agar segera cukup membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.
