JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025. Momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang akan dirayakan dalam waktu dekat ini menjadi modal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode tersebut.
Menjelang Lebaran tahun ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pergerakan perekonomian nasional pada momen yang dinanti oleh para umat muslim tersebut.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, Pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (17/3).
Adapun berbagai program yang telah disiapkan pemerintah salah satunya yakni program pariwisata selama periode Idul Fitri. Hal itu mengingat jumlah perjalanan wisata selama periode libur Lebaran tahun ini diproyeksikan mencapai 122,1 juta perjalanan.
Kemudian, pemerintah juga mempersiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang ditambah sebesar 6 persen untuk tiket transportasi. Disiapkan pula diskon tarif tol 20 persen di beberapa ruas tol pada periode mudik.
Percepatan program kendaraan bermotor listrik yang telah disepakati bantuan Pemerintah sebesar Rp7 juta per unit motor juga menjadi salah satu program pemerintah guna sambut Hari Raya Idul Fitri.
Selain itu, lanjut Airlangga, terdapat juga kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Penyaluran THR ASN Pusat dan Daerah serta pensiunan pada dua minggu sebelum Idul Fitri, serta program belanja nasional antara lain Friday Mubarak pada 28 Februari – 28 Maret 2025 dengan target transaksi sebesar Rp75-77 triliun.
Selain itu, program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran juga telah disiapkan untuk periode 14 – 30 Maret 2025, dengan target transaksi Rp30 triliun, dan kampanye belanja daring (online) Ramadan di seluruh e-commerce.
Di samping menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian tersebut, Pemerintah juga terus memonitor dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan, salah satunya terkait kebijakan ekonomi baru di Amerika Serikat (AS) seperti terkait tarif.
Meskipun sejumlah negara menghadapi risiko resesi yang lebih tinggi, Indonesia tetap berada dalam posisi yang baik.
Menurut data Bloomberg pada Februari 2025, probabilitas resesi Indonesia kurang dari 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38 persen), Kanada (35 persen), dan Amerika Serikat (25 persen).
“Namun demikian, dengan fondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini,” ujar Airlangga.
Dalam hal ini, lanjutnya, tentu diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak untuk bekerja bersama dalam terus membangun fundamental ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
