JAKARTA – Wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan terkait darft Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) dalam konferensi pers yang berlangsung Senin (17/3).
Dalam kesempatan tersebut, Dasco mengatakan hanya ada beberapa pasal yang dibahas di komisi 1 DPR RI yang kemudian masuk dalam RUU TNI.
Pasal pertama yakni pasal 3, mengenai kedudukan TNI. “Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah Presiden itu tidak ada perubahan,” jelasnya.
“Kemudian ayat 2, mengenai kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan stategis TNI itu berada di dalam koordinasi kementerian pertahanan,” sambungnya.
Dasco menambahkan, pasal tersebut dibuat agar semua lebih sinergis dan lebih rapih dalam adminitrasinya.
Pasal selanjutnya yang masuk dalam RUU TNI, yakni pasal 53 tentang usia pensiun yang mengacu pada Undang-Undang institusi lain.
“Ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun,” katanya.
Terakhir, ada pasal 47 terkait dengan prajurit aktig yang menduduki jabatan di kementerian atau lembaga.
“Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga, pada saat ini sebelum direvisi ada 10. Kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang undangnya dicantumkan sehingga kita masukkan ke dalam revisi undang-undang TNI,” paparnya.
Contohnya, seperti di Kejaksaan Agung (Kejagung) ada jabatab Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejasaan dijabat oleh TNI.
“untuk pengelola perbatasan, karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian selain itu pada pasal 47 ayat 2 selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” tegas Dasco.
