JAKARTA – Pembahasan RUU TNI yang tengah dilakukan Komisi I DPR RI dengan pemerintah menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah penolakan yang dilakukan oleh sejumlah kader dan simpatisan PDIP.
Namun faktanya, justru Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU TNI adalah Utut Adianto yang merupakan kader PDIP. Bahkan di dalam struktural DPP PDIP, Utut merupakan Wakil Sekjen bidang internal.
“Buzzer-buzzernya di sosmed pura-pura menolak RUU TNI tapi kader-kadernya di DPR mendukung bahkan jadi ketua Panja,” tulis @PartaiSocmed seperti dikutip Holopis.com, Minggu (16/3/2025).
Menurut akun media sosial tersebut, kegaduhan yang dibuat oleh kader dan simpatisan PDIP tersebut hanya sebagai nilai tawar saja terhadap proses hukum yang saat ini tengah melanda Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus obstruction of justice untuk kasus Harun Masiku dan dugaan suap kepada Wahyu Setiawan, bekas komisioner KPU RI untuk kepentingan PAW (pergantian antar waktu) di DPR RI periode 2019-2024.
“Goalnya dijadikan alat bargaining untuk pengurangan tuntutan jaksa terhadap Hasto dan mengeliminasi kasus kader-kadernya yang lain,” tukasnya.
PartaiSocmed juga menyampaikan bahwa sejauh ini PDIP baik di Partai maupun di Fraksi DPR RI memang mendukung rencana Revisi UU TNI. Bahkan ia menyakini bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah merestui revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tersebut.
“Benar. Sudah sejak lama PDIP mendukung Revisi UU TNI ini. Lagian tanpa persetujuan Megawati tidak mungkin kader-kadernya di DPR berani, apalagi jadi Ketua Panja. Kata Bambang Pacul mereka itu korea-korea yang tunduk pada ketumnya,” tandas PartaiSocmed.
Oleh sebab itu, jika sampai dengan saat ini para simpatisan dan kader PDI Perjuangan mempersoalkan RUU TNI di media sosial, ia meyakini bahwa itu adalah drama belaka.
“Jikapun di sosmed mereka pura-pura menentang, itu cuma drama,” pungkasnya.
Benar. Sudah sejak lama PDIP mendukung Revisi UU TNI ini. Lagian tanpa persetujuan Megawati tdk mungkin kader2nya di DPR berani apalagi jadi ketua panja. Kata Bambang Pacul mereka itu korea-korea yg tunduk pada ketumnya.
Jikapun di sosmed mereka pura2 menentang itu cuma drama. https://t.co/sdpFge2PcD— #99 (@PartaiSocmed) March 16, 2025
Sekadar diketahui, bahwa RUU TNI dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah. Pembahasan yang dilakukan di Hotel Fairmont Jakarta tersebut dihadiri oleh seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.
Berikut adalah susunan Fraksi setuju pembentukan Panja RUU TNI tersebut ;
Ketua dan Wakil Ketua :
1. Utut Adianto (Ketua Panja),
2. Dave Laksono (Wakil Ketua),
3. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua),
4. Ahmad Heryawan (Wakil ketua),
5. Anton Sukartono Surotto (Wakil Ketua)
Fraksi :
6. TB Hasanuddin (PDIP),
7. Junico Siahaan (PDIP),
8. Rudianto Tjen (PDIP),
9. Rachmat Hidayat (PDIP),
10. Nurul Arifin (Golkar),
11. Yudha Novanza Utama (Golkar),
12. Gavriel Novanto (Golkar),
13. Endipat Wijaya (Gerindra),
14. Rachel Mariam (Gerindra),
15. Sabam Rajagukguk (Gerindra),
16. Andina Thresia Narang (NasDem),
17. Amelia Anggraini (NasDem),
18. Oleh Soleh (PKB),
19. Taufiq Abdullah (PKB),
20. Jazuli Juwaini (PKS),
21. Farah Puteri Nahlia (PAN),
22. Slamet Ariyadi (PAN),
23. Rizkia Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)
