JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ternyata tidak semua kementerian dan lembaga terkena dampak pemangkasan.
Sebanyak 17 kementerian/lembaga, dipastikan aman dari kebijakan penghematan ini.
Keputusan untuk tidak memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga tersebut diambil berdasarkan pertimbangan strategis dan kebutuhan nasional yang mendesak.
Kementerian Pertahanan, misalnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp166 triliun, dipertahankan penuh untuk menjamin tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Frega Wenashanya, menegaskan bahwa peran Kementerian Pertahanan sangat penting dalam mewujudkan stabilitas nasional, yang merupakan fondasi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Kementerian Pertahanan ikut perintah dari pemerintah,” ujar Frega dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (11/2).
Selain Kementerian Pertahanan, lembaga-lembaga vital lainnya seperti BIN, BNN, BPK, KPK, Polri, dan Mahkamah Agung juga tidak mengalami pemangkasan anggaran.
Berikut daftar lengkap 16 kementerian/lembaga yang tidak terdampak efisiensi anggaran:
- Badan Gizi Nasional
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Bendahara Umum Negara
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Kejaksaan Republik Indonesia
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Kementerian Pertahanan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Mahkamah Agung (MA)
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Sementara itu, setidaknya 10 kementerian lain harus rela mengalami pemangkasan anggaran, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian ATR, Kementerian PU, Kemenpora, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemensos, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan mendorong efektivitas program-program pemerintah.
