JAKARTA – Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR) mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi energi sebagai strategi dalam mewujudkan kebutuhan energi di Masyarakat, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga energi untuk masyarakat.
Ketua Dewan Pembina PP KMR, Iwan Bento Wijaya mengatakan pecepatan diversifikasi energi menjadi solusi bagi pemerintah di tengah permasalahan yang timbul belakangan ini, imbas penerapan pengendalian subsidi LPG 3 kilogram.
“PP KMR berharap, perlu memasifkan kolaborasi ide, gagasan, inovasi, dan tindakan kapada keseluruhan stakeholder secara berkelanjutan dalam diversifikasi energi sebagai solusi yang berdampak positif pada kebutuhan energi dan penurunan emisi,” kata Iwan dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (10/2).
Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan baru, dimana masyarakat sudah tak bisa lagi melakukan pembelian LPG 3 kg melalui pengecer, tetapi harus melalui pangkalan atau sub pangkalan.
Kebijakan ini direspon oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat dengan menunda penerapan penjualan LPG 3 Kg hanya pada sub pangkalan tidak kepada pengecer.
“Melalui semangat dan keberpihakan presiden terhadap rakyat menjadi momentum untuk merealisasikan kebijakan pada tahapan selanjutnya, dengan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengecer untuk menjadi sub pangkalan, sehingga pendataan yang berbasis mikro pada wilayah tingkat RT (rukun tetangga) tercapai dengan tujuan pengendalian atas jalur distribusi energi khususnya LPG oleh negara dan mempercepat diversifikasi energi dengan berbasis angka kebutuhan energi di Masyarakat,” ujar Iwan.
Iwan meyakini, komitmen pemerintah dalam menekan angka impor energi khususnya minyak dan gas terus direalisasikan secara bertahap hingga tahun 2045.
Pada sektor gas misalnya, upaya pemerintah dalam menekan angka impor LPG dilakukan dengan membangun Jargas (jaringan gas) dan hilirisasi Batubara menjadi DME (Dimethyl Ether). Upaya ini dilakukan untuk penghematan subsidi LPG dan penghematan devisa negara.
“Maka, diversifikasi energi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan energi Masyarakat terutama pada hilirisasi Batubara, hal ini untuk menekan angka impor gas yang dimana setiap tahun adanya kenaikan angka impor gas,” terang Iwan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Iwan, tercatat sudah tiga tahun belakangan Indonesia melakukan impor, khususnya gas tahun 2022 sebesar 6.777,1 ribu ton dan tahun 2023 sebesar 6.934,7 ribu ton.
“Apa lagi Menteri ESDM juga sudah sampaikan kebutuhan LPG nasional sebesar 8,05 juta ton dan produksi dalam negeri 1,98 juta ton,” ujar Iwan.
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), kebijakan diversifikasi energi dengan mempercepat dalam meningkatkan produksi DME, penyaluran kompor Listrik dan kompor gas alam.
Menurut Iwan, progam hilirisasi Batubara menjadi DME merupakan potensi indonesia untuk wujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, dimana Indonesia sebagai salah satu negara penghasil Batubara terbesar dunia.
