JAKARTA – Jajaran dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka terkait kasus pemerasan bermodus pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Satu dari tiga tersangka merupakan Aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketiga orang tersangka tersebut antara lain ; JFH (47), AA (40), dan FFF (50). Tersangka berinisial FFF mengaku sebagai ASN di Pemprov NTT. Sementara itu, satu pria berinisial AS (45) yang sebelumnya ikut diamankan tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam penyelidikan sementara, AS diduga tidak terlibat dalam kasus tersebut. AS hanya mengantar para tersangka ini untuk bertemu seseorang.
Dalam paparannya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengatakan kasus bermula saat tim kuasa hukum eks Bupati Rote Leonard Haning menerima sprindik dan pemanggilan dari KPK. Firdaus menyebut mereka lalu berkoordinasi dengan KPK.
“Saat ditelisik lebih dalam, sprindik dan surat panggilan tersebut ternyata dipalsukan,” kata Firdaus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2).
Tersangka AA membuat akun WhatsApp Ketua KPK Setyo Budianto, dengan menggunakan handphonenya. Dari situ dikirim dokumen digital sprindik (surat perintah penyidikan) palsu yang kemudian ditunjukkan kepada korbannya.
“Dia menunjukkan kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen sprindik dan surat panggilan itu adalah seolah-olah benar,” kata Firdaus.
AA juga membuat surat panggilan terhadap Leonard Hening. Dia juga meyakinkan pihak Leonard dengan menunjukkan screenshot WhatsApp dari “pimpinan KPK” plus surat panggilan. Sementara, tersangka JFH berperan sebagai penyidik KPK dan bertugas meyakinkan korban dengan menunjukkan dokumen seolah-olah benar.
“Dia mengatakan bahwa saat ini sedang ada laporan atau penanganan di KPK, serta untuk meyakinkan hal tersebut, tersangka menjelaskan dan menunjukkan dokumen berupa surat bukti laporan atau dokumen lainnya, agar dipercaya bahwa benar ada proses di KPK terhadap mantan Bupati Rote,” ujarnya.
Sementara peran FFF, yang bekerja sebagai ASN di Dinas Kehutanan Pemprov NTT adalah menyiapkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana Silpa. Dokumen inilah yang kemudian dijadikan alat para tersangka untuk memeras Leonard Hening.
“Dia menyiapkan dokumen terkait dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Rote, yaitu dalam anggaran dana Silpa yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 20 miliar dan mengirimkan kepada tersangka JFH,” jelasnya.
