Dudung juga menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong sebagai nilai luhur bangsa dalam membangun kesepakatan dan menyelesaikan persoalan. Setiap kebijakan dan program pemerintah harus dikawal serta dievaluasi agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
Menutup sambutannya, Menko Polkam memaparkan empat karakter utama negara demokratis berkeadaban yang menjadi gagasan pokok dalam bukunya, yakni negara yang mendengar, negara yang melayani, negara yang menyejahterakan, dan negara yang dicintai rakyatnya. Keempat karakter tersebut menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang kuat antara negara dan masyarakat.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas tidak cukup diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan teknologi semata. Diperlukan pula demokrasi berkualitas, pembangunan berkeadilan, kesejahteraan berkelanjutan, serta kepemimpinan yang menjunjung tinggi keteladanan dan tanggung jawab.
“Pengabdian kepada bangsa tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan jabatan. Pengabdian dapat terus dilakukan melalui pemikiran, keteladanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menko Polkam berharap buku tersebut menjadi sumbangan pemikiran sekaligus bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat hubungan rakyat dan negara serta mewujudkan Indonesia yang maju, demokratis, adil, dan berkeadaban.
“Negara bukan dibangun untuk kejayaan kekuasaan, melainkan untuk kemuliaan dan kesejahteraan rakyatnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dudung.
Acara bedah buku tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Prof. Dr. Benny Riyanto, Pendiri Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember Prof. I Gede Widhiana Suarda, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, serta Ir. Suryopratomo, M.Si., Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. yang juga merupakan mantan Duta Besar RI untuk Singapura.
Kegiatan ini turut dihadiri Prof. Jimly Asshiddiqie, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi dan staf khusus di lingkungan Kemenko Polkam.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!