Padahal, apabila daging domba dan kambing lokal dipasarkan dengan harga kompetitif, produk tersebut dinilai bisa menjadi alternatif sumber protein hewani bagi masyarakat.
“Buat apa ada BUMN di bidang peternakan apabila tidak memperhatikan kepentingan peternak lokal, malah cenderung akan mematikan peternak lokal,” tegasnya.
Tekanan yang dialami peternak tidak hanya berasal dari anjloknya harga jual.
Kenaikan harga pakan dan sulitnya memperoleh hijauan akibat kemarau panjang semakin memperburuk keadaan.
Ateng mengungkapkan, sebagian peternak bahkan terpaksa melepas anak kambing atau cempe hanya dengan harga sekitar Rp50.000 per ekor.
Keputusan tersebut diambil karena mereka sudah tidak sanggup menanggung biaya pakan dan khawatir ternaknya tidak bisa dipelihara lebih lama.
Kondisi ini menjadi gambaran betapa beratnya tekanan yang dihadapi peternak rakyat.
Ternak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru harus dijual dengan harga sangat rendah demi mengurangi beban pemeliharaan.
Ateng menilai pemerintah dan BUMN semestinya tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Menurut dia, perusahaan negara di bidang peternakan seharusnya menjadi penyangga pasar ketika peternak mengalami kesulitan, bukan menambah persaingan melalui produk impor.
DPP HPDKI mendesak Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, segera memanggil manajemen PT Berdikari.
Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan impor sekaligus mengarahkan BUMN tersebut agar lebih berpihak kepada peternak dalam negeri.
HPDKI menawarkan tiga langkah yang dinilai lebih bermanfaat dibandingkan mendatangkan ternak dari luar negeri.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!