Bukan Asal Pilih, Ini Proses Penetapan 19 Pahlawan Nasional oleh Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan 2026 ternyata melewati sejumlah tahapan sebelum akhirnya ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan proses tersebut melibatkan penelitian, pengkajian, hingga penilaian dari berbagai pihak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa penetapan para penerima gelar bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Setiap nama harus melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, hingga lembaga negara.

Syahganda mengatakan, seluruh tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini memiliki jasa dan kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Sejumlah nama yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean, Sutan Takdir Alisjahbana, R.M. Margono Djojohadikusumo, Ali Sastroamidjojo, hingga Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf.

Selain itu, terdapat nama tokoh agama dan pejuang seperti K.H. M. Yusuf Hasyim, K.H. Abbas Abdul Jamil, K.H. Wasyid, serta Muslim Muhammad Khalifah atau yang dikenal sebagai Kiai Modjo.

Menurut Syahganda, seluruh penerima telah melewati proses penilaian berdasarkan jasa dan pengabdian masing-masing.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukanlah proses yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme negara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Syahganda dalam keterangan resmi, Selasa (10/11).

Bagaimana Proses Penetapan Pahlawan Nasional?

Syahganda menjelaskan, proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bermula dari masyarakat. Nama-nama yang diajukan kemudian diteliti dan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Tim tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Setelah melalui kajian di tingkat daerah, hasilnya diteruskan kepada tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Tahapan berikutnya adalah pembahasan melalui sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dari proses tersebut, rekomendasi kemudian disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan akhir.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak hanya mempertimbangkan popularitas seseorang, tetapi juga rekam jejak perjuangan dan pengabdiannya bagi bangsa.

Prabowo Ingatkan Pentingnya Nilai Kepahlawanan

Lebih lanjut, Syahganda menyebut pemberian gelar kepada 19 tokoh tersebut juga menjadi momentum untuk kembali menghidupkan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, menegaskan pentingnya menjaga semangat patriotisme, memperkuat persatuan, serta terus memberikan pengabdian bagi negara.

Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.