Aliansi 40 Ormas Islam Nilai Gibran Layak Dimakzulkan, Dua Putusan Pengadilan Jadi Sorotan

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

MK juga menilai certificate of attendance dan dokumen akademik yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Kedua putusan tersebut kini menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, secara konstitusional, putusan mengenai ketidakabsahan surat administrasi pendidikan tidak serta-merta memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden.

Pemakzulan tetap harus melalui mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk proses politik di DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta pengambilan keputusan akhir oleh MPR.