Fasilitas tersebut menjadi modal untuk mengoptimalkan garam lokal agar bisa diolah menjadi produk berkualitas sesuai kebutuhan pasar.
KKP juga menyiapkan pendampingan melalui Balai Besar Pengelolaan Garam yang wilayah kerjanya mencakup Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur.
Pendampingan dilakukan mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, teknik produksi, pengolahan, hingga pengelolaan usaha.
Dengan begitu, koperasi diharapkan tidak hanya mampu memproduksi garam, tetapi juga membangun bisnis yang berkelanjutan.
Kepala Balai Besar Pengelolaan Garam KKP Muhammad Zaki Mahasin mengingatkan bahwa fasilitas produksi harus diimbangi strategi pemasaran yang kuat.
Tanpa pasar yang jelas, peningkatan produksi justru berisiko tidak terserap optimal.
Koperasi, menurutnya, perlu menggarap tiga segmen sekaligus, yakni garam olahan, garam olahan beryodium, dan garam krosok atau garam kasar.
“Koperasi harus memastikan pasar garam ada tiga, yaitu garam olahan, garam olahan beryodium dan krosok, masing-masing harus ada marketnya,” kata Zaki.
Ia menekankan pentingnya tim pemasaran yang aktif memburu calon pembeli dan memperluas jaringan distribusi agar usaha koperasi terus berjalan.
Ketua Koperasi Nanga Tolo Sia, Kisman, mengatakan koperasinya tak hanya memproduksi garam konsumsi, tetapi juga membuka layanan pengolahan bagi petambak dan distributor.
Koperasi juga berupaya meningkatkan produktivitas melalui perluasan lahan, intensifikasi budidaya, dan diversifikasi usaha.
Optimalisasi washing plant diharapkan mampu menyerap hasil panen petambak lokal sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai perdagangan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bima, produksi garam daerah tersebut mencapai sekitar 1.200 ton pada 2025, dengan luas lahan garam sekitar 1.600 hektare.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!