BKSAP DPR Siap Kawal Diplomasi Bebas Aktif Menlu Arrmanatha Nasir

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat menyusul pelantikan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) menggantikan Sugiono oleh Presiden Prabowo Subianto.

Syahrul menilai pergantian kepemimpinan di Kemlu dapat menjadi momentum untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif sekali berorientasi pada kepentingan nasional.

“BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional,” kata Syahrul dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2026.

Menurut Syahrul, sinergi antara diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen menjadi penting agar kepentingan Indonesia dapat diperjuangkan secara lebih luas di berbagai forum internasional.

Ia menegaskan prinsip bebas aktif tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam merespons perubahan geopolitik dunia.

“Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Syahrul mengatakan politik luar negeri bebas aktif perlu dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan Indonesia, baik dalam konteks bilateral, regional, maupun multilateral.

Selain memperluas hubungan dan kerja sama internasional, diplomasi Indonesia dinilai perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Menurut dia, kerja sama internasional juga harus diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional.

Syahrul mengingatkan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pihak yang terdampak oleh perubahan geopolitik global. Diplomasi harus mampu menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi tawar dalam menentukan kepentingannya sendiri.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan Riau ini.