UMKM Dapat Angin Segar, KPP Buka Jalan Punya Rumah dan Tempat Usaha

“Buat UMKM yang di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Dan bunganya 0,5 persen per bulan, berarti 6 persen (per tahun). Tujuannya apa? Supaya rakyat bisa mendapatkan akses keuangan walaupun tidak punya jaminan. Dan bagaimana melawan rentenir, bukan dengan marah-marah, tapi ngasih solusi dengan program yang mudah, murah, cepat,” ucap Menteri yang akrab disapa Ara ini.

Kementerian PKP menyebut KPP menyasar dua kelompok UMKM, yakni pelaku usaha di sisi penyediaan perumahan dan UMKM perorangan di sisi permintaan.

Untuk pengembang atau pelaku usaha perumahan skala kecil, pinjaman dapat digunakan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, maupun kebutuhan barang dan jasa pembangunan rumah atau perumahan.

Sedangkan UMKM perorangan seperti Eliyah dapat memanfaatkannya untuk membeli rumah, membangun rumah, atau melakukan renovasi hunian yang sekaligus mendukung kegiatan usaha.

Ara menyebut program tersebut juga menjadi salah satu instrumen untuk membantu UMKM naik kelas.

“Ini adalah KUR perumahan yang diciptakan pertama kali di Indonesia oleh Presiden Prabowo. Yang gunanya adalah membantu UMKM untuk membuat naik kelas. Kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM diberikan subsidi bunga, 5 persen jumlahnya,” imbuh Ara.

Berdasarkan data Kementerian PKP, penyaluran KPP pada periode 1 Januari hingga 8 September 2026 telah mencapai Rp24,90 triliun.

Angka tersebut setara dengan 65,24 persen dari Rencana Target Penyaluran (RTP) 2026 sebesar Rp38,17 triliun.

Melihat tingginya penyerapan tersebut, pemerintah kemudian meningkatkan plafon KPP 2026 dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.

“Penyerapannya tinggi sekali, artinya program ini walaupun baru satu tahun sangat berhasil memang luar biasa. Kalau program tidak berhasil tentu kuotanya tidak perlu ditingkatkan,” kata Ara.

Pengembang Kecil Ikut Kebagian Dampaknya

Dampak KPP ternyata tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan rumah atau tempat usaha.

Program tersebut juga mulai menggerakkan kembali aktivitas pengembang perumahan skala kecil.

Salah satunya dirasakan Dimas Praditya, Director of Operation PT Nawakarya Griya Tjipta.

Menurut Dimas, pembiayaan KPP membuat perusahaan yang sempat menghentikan proses produksi kembali menjalankan proyek pembangunan.