JAKARTA – Pengurus Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Kopri) PKC PMII Jawa Timur, Ta’dzimat Rq. Hulwana, menyuarakan harapan agar keterwakilan perempuan dalam forum Ahwa pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tidak berhenti pada persoalan jumlah atau kehadiran formal.
Menurut Ta’dzimat, perempuan di lingkungan NU memiliki pengalaman panjang dalam menggerakkan pendidikan, pelayanan kesehatan, solidaritas sosial, hingga penguatan kehidupan jamaah di tingkat akar rumput. Karena itu, pengalaman tersebut dinilai layak mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan tertinggi organisasi.
Ia menyampaikan pandangan tersebut sebagai suara dari kalangan akar rumput menjelang Muktamar NU. Menurutnya, harapan terhadap keterlibatan perempuan lahir dari pengalaman langsung para kader perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
“Salam hangat dari dapur sederhana dan surau ranting di antara anak-cabang,” tulis Ta’dzimat dalam rilisnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (22/8/2026).
Ia menegaskan, tulisan tersebut bukan dimaksudkan sebagai klaim kepeloporan, melainkan sebagai ungkapan harapan dari perempuan yang berada di tingkat akar rumput.
“Ketika berita Muktamar tiba, kami menaruh doa yang serius — bukan doa sekadar lewat di bibir, melainkan doa yang terbentuk dari pengalaman kami sebagai kader perempuan,” ujarnya.
Muktamar Dinilai Menentukan Arah Organisasi
Ta’dzimat menilai Muktamar NU memiliki posisi strategis karena menjadi forum yang menentukan arah perjalanan organisasi ke depan. Menurutnya, Muktamar tidak semestinya dipandang hanya sebagai agenda seremonial, melainkan ruang pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan jutaan warga NU.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan perempuan dalam forum Ahwa dinilai penting untuk memastikan pengalaman dan kepentingan perempuan ikut menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan organisasi.
“Kehadiran anggota perempuan pada forum tertinggi Ahwa seperti Muktamar menentukan representasi kepentingan perempuan, kebijakan berbasis gender, serta legitimasi demokrasi internal,” katanya.
Ia menyoroti adanya kondisi ketika kontribusi perempuan di tingkat akar rumput belum selalu berbanding lurus dengan akses mereka terhadap ruang pengambilan keputusan formal.
Padahal, menurutnya, perempuan NU selama ini menjadi salah satu penggerak penting dalam berbagai bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Jangan Hanya Hitung Jumlah Kursi
Ta’dzimat menekankan pentingnya membedakan antara representasi formal dan representasi substantif.
Menurut dia, keberadaan perempuan dalam Ahwa tidak cukup hanya dilihat berdasarkan jumlah kursi yang tersedia bagi perempuan. Yang lebih penting adalah sejauh mana mereka dapat terlibat secara nyata dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan organisasi.
“Keberadaan perempuan di Ahwa harus diukur bukan hanya dari jumlah kursi, tetapi dari sejauh mana mereka memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang pro-perempuan,” ujarnya.
Ia menyebut partisipasi substantif berarti perempuan benar-benar terlibat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan, bukan sekadar ditempatkan untuk memenuhi komposisi tertentu.
