JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak menegaskan program pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapan pertahanan sekaligus mendukung pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Program ini sangat baik direncanakan. Harapannya tiap kabupaten nantinya memiliki satu batalyon, ditambah batalyon-batalyon kecabangan seperti pertahanan udara, Armed, Zeni, dan sebagainya,” kata Maruli kepada awak media.
Menurut Kasad, rencana pembangunan satuan baru tersebut mendapat respons positif dari berbagai daerah yang menilai keberadaan batalyon dapat membantu penguatan keamanan sekaligus mendukung pembangunan wilayah.
“Hampir seluruh daerah menanyakan kapan pembangunan satuan tersebut dilaksanakan di wilayah mereka,” ujarnya.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto itu, Maruli juga menegaskan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terus meningkatkan kesiapan operasional satuan dan kemampuan prajurit untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks dan multidimensional.

Selain penguatan pertahanan, TNI AD disebut terus mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga penguatan sektor pertanian guna membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Maruli juga menegaskan komitmen TNI AD dalam menindak berbagai pelanggaran yang melibatkan oknum prajurit sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Terkait pelanggaran-pelanggaran, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Mohamad Tonny Harjono.
Selain perkembangan geopolitik global, rapat juga membahas penguatan keamanan perbatasan, keamanan siber, dan kerja sama pertahanan dengan negara sahabat sebagai bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia.


