HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kabar baik buat masyarakat! Kantor Staf Presiden (KSP) bakal segera membuka layanan aduan 24 jam yang bisa diakses langsung oleh publik. Layanan ini diharapkan jadi jembatan komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat dan pemerintah.
Kepala KSP, Dudung Abdurachman, mengatakan pihaknya ingin membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan.
“Kita akan membuka seluas-luasnya dan semakin banyak informasi-informasi yang secara langsung dari masyarakat. Justru ini adalah yang paling penting sehingga kita bisa langsung menangani,” jelas Dudung pada Selasa (28/4/2026) yang dikutip Holopis.com.
Layanan ini nantinya hadir dalam dua bentuk, yaitu posko aduan langsung di kantor KSP serta nomor hotline yang bisa dihubungi kapan saja.
Dudung menargetkan layanan ini bisa segera beroperasi dalam waktu dekat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bingung mencari jalur untuk menyampaikan aspirasi.
Meski berada di bawah KSP, Dudung menegaskan bahwa tidak semua aduan akan langsung diteruskan ke Prabowo Subianto.
Menurutnya, laporan dari masyarakat akan terlebih dahulu disalurkan ke kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan teknis untuk menindaklanjuti.
Namun, jika ada persoalan yang dinilai mendesak, ia tidak menutup kemungkinan untuk langsung melaporkannya ke Presiden.
“Kalau memang itu sangat penting, ya saya rasa lebih baik saya langsung laporkan (kepada Presiden),” katanya.
Selain membuka layanan aduan, KSP juga memastikan tetap fokus mengawal program-program prioritas pemerintah.
Dudung menegaskan akan melanjutkan fondasi kerja yang sudah dibangun sebelumnya, sekaligus menyempurnakan berbagai program agar lebih efektif.
“Banyak hal yang sudah dilakukan oleh KSP untuk mengawal program prioritas Presiden dengan baik dan nanti kita lanjutkan, tentunya untuk kesempurnaan kegiatan-kegiatan lainnya,” ujarnya.
Dengan adanya posko dan hotline 24 jam ini, diharapkan respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat bisa jauh lebih cepat dan tepat sasaran.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan rakyat di berbagai daerah.
