HOLOPIS.COM, Jakarta – Pemerintah siapkan 1.000 rumah subsidi untuk karyawan dapur MBG. Simak rincian lengkap, skema FLPP, dan daftar profesi penerima manfaatnya.
Kabar baik datang buat para pekerja di program makan bergizi gratis (MBG).
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan alokasi 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
Program ini jadi bagian dari perluasan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang menyasar berbagai profesi strategis di Indonesia.
Rektor Universitas Pertahanan, Jonni Mahroza, menyampaikan bahwa alokasi rumah subsidi ini merupakan hasil pembahasan dengan pemerintah, khususnya dengan Kementerian PKP.
Ia menyebut, selain untuk karyawan SPPG, ada juga alokasi tambahan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan ditempatkan di berbagai titik dapur MBG di seluruh Indonesia.
“Kami juga dapat alokasi untuk SPPI sebanyak 1.000 unit rumah, khusus untuk SPPI yang akan mengawaki SPPG di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta.
Menurut Jonni, distribusi rumah nantinya akan dibagi dalam empat zonasi yang sudah diatur oleh BP Tapera sebagai lembaga pengelola pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa bantuan ini bukan berupa rumah gratis, melainkan rumah subsidi dengan skema pembiayaan ringan.
“Itu rumah subsidi ya, bukan rumah gratis. Jadi ada down payment (DP) 1%, sekitar Rp1,8 juta,” kata Maruarar.
Skema ini menggunakan FLPP, yang memang dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pekerja sektor tertentu bisa memiliki rumah dengan cicilan lebih terjangkau.
Daftar Profesi
Program rumah subsidi ini sebenarnya tidak hanya menyasar karyawan dapur MBG saja.
Pemerintah sebelumnya juga sudah menetapkan berbagai kelompok profesi lain yang masuk dalam program FLPP.
Beberapa di antaranya:
– Tenaga kesehatan: 30.000 unit
– Guru: 20.000 unit
– Petani: 20.000 unit
– Nelayan: 20.000 unit
– Buruh formal: 20.000 unit
– Pekerja migran Indonesia: 20.000 unit
– Anggota Polri: 14.500 unit
– TNI AD: 5.760 unit
– Wartawan: 1.000 unit
– Driver ojek online: 2.000 unit
– Asisten rumah tangga: 1.000 unit
Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja sektor produktif yang selama ini masih kesulitan membeli hunian layak.
Harapan Pemerintah
Program rumah subsidi ini juga tak bisa dilepaskan dari proyek besar pemerintah di sektor pangan dan gizi, termasuk program MBG yang saat ini terus diperluas.
Dapur-dapur SPPG menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi di berbagai wilayah, sehingga kebutuhan tenaga kerja yang stabil dan sejahtera dianggap penting.
Dengan adanya fasilitas rumah subsidi ini, pemerintah berharap para pekerja di dapur MBG bisa lebih fokus menjalankan tugas tanpa terbebani persoalan tempat tinggal.
Pemerintah berharap skema ini tidak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan antarprofesi.
Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari target besar penyaluran ratusan ribu unit rumah subsidi secara nasional yang terus digenjot dalam beberapa tahun terakhir.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses tetap mengikuti aturan pembiayaan perumahan yang berlaku, termasuk verifikasi penerima dan sistem zonasi distribusi.
Dengan tambahan 1.000 rumah untuk karyawan dapur MBG, program FLPP diproyeksikan semakin menyasar sektor-sektor baru yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional.
