HOLOPIS.COM, JAKARTA – Viralnya video sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial memicu spekulasi luas. Banyak yang menduga kendaraan tersebut merupakan bagian dari pengadaan terbaru pemerintah.
Namun, pemerintah akhirnya angkat bicara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa anggaran pengadaan motor tersebut bukan berasal dari tahun ini.
Purbaya mengatakan tak ada pengadaan motor untuk program tersebut dalam anggaran tahun berjalan.
“Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu, (8/4/2026).
Ia menambahkan anggaran pengadaan motor itu tahun lalu. Kata dia, untuk tahun ini tidak ada.
Purbaya sebelumnya bilang untuk tahun lalu, Kemenkeu sempat tak mau.
“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” kata Purbaya.
Adapun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut memang merupakan bagian dari anggaran tahun 2025.
Namun hingga kini, kendaraan tersebut belum didistribusikan.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan,” ujar Dadan.
Ia menegaskan bahwa sebelum digunakan, motor tersebut harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Dijelaskan Dadan, pengadaan motor listrik sudah direncanakan dalam anggaran 2025. Menurut dia, dari target pengadaan 24.400 unit, realisasi mencapai sekitar 21.800 unit.
“Motor listrik itu sudah ada dalam perencanaan 2025. Dari target 24.400, terealisasi sekitar 21.800-an,” kata Dadan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dadan menuturkan motor listrik tersebut dibeli pemerintah dengan harga di bawah harga pasar. Dia menyebut harga pasar seharusnya menembus Rp52 juta per unit.
Namun, pemerintah membelinya hanya dengan harga sekitar Rp42 juta. Motor tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah terpencil.
Dadan mengatakan, alasan motor karena dianggap efektif menjangkau desa-desa dengan akses terbatas.
“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, yang hanya bisa diakses dengan motor. Ini untuk menunjang operasional,” ujarnya.
