HOLOPIS.COM, SEMARANG – Tingginya kebutuhan hunian di Jawa Tengah (Jateng) berbanding lurus dengan derasnya aliran pembiayaan perumahan, dimana alam tiga bulan pertama 2026, provinsi ini melesat menjadi penyerap kredit program perumahan terbesar di Indonesia.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026 di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah di posisi teratas secara nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Menteri PKP, Maruarar Sirait pun memberikan apresiasi atas capaian tersebut, dan menilai Jawa Tengah layak menjadi contoh nasional dalam pengembangan sektor perumahan. Hal itu disampaikannya saat bertemu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar, seperti dikutip Holopis.com dari keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).
Tak hanya unggul dalam penyaluran kredit, Jawa Tengah juga menunjukkan performa kuat dalam program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sepanjang tahun 2025, realisasi FLPP di provinsi ini mencapai 24.470 unit, menjadikannya peringkat kedua nasional. Pemerintah bahkan menargetkan lonjakan signifikan pada 2026.
“Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.
Di balik capaian tersebut, tantangan backlog perumahan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa pada 2025 backlog perumahan masih mencapai 274.514 unit, dengan total sisa backlog sekitar 1.058.454 unit.
Meski demikian, angka tersebut sudah mengalami penurunan sekitar 20 persen berkat berbagai intervensi pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas percepatan sejumlah program strategis seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM lokal.
Salah satu yang disorot adalah potensi sentra genteng di Kebumen dan Jepara yang akan dioptimalkan untuk mendukung industri perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” paparnya.
