HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gelombang kritik yang menyoal sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan mendapat respons menohok. Politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa penempatan anggaran tersebut memiliki landasan hukum yang tak tergoyahkan.
Dahnil menilai, perdebatan yang menyebut program MBG menggerus dana pendidikan adalah sebuah kekeliruan berpikir. Baginya, pemenuhan gizi adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar itu sendiri.
“Pos Anggaran MBG dalam anggaran pendidikan adalah langkah konstitusional strategis. Jika pengalokasian anggaran MBG dituding ‘memotong’ anggaran pendidikan, itu merupakan pemikiran sesat,” tegas Dahnil Anzar dalam tweetnya di @Dahnilanzar, Jumat (27/2/2026).
Mantan Juru Bicara Prabowo Subianto ini menjelaskan bahwa investasi negara pada fasilitas fisik sekolah maupun kualitas guru akan menjadi sia-sia jika kondisi fisik siswa tidak mendukung. Nutrisi, menurut Dahnil, adalah fondasi kognitif yang menentukan kesiapan siswa dalam menyerap ilmu.
Ia membantah narasi yang menyebut sektor pendidikan lainnya dikorbankan. Sebaliknya, Dahnil mengklaim bahwa alokasi untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan guru justru mengalami kenaikan.
“Nutrisi merupakan fondasi kognitif bagi kesiapan fisik siswa. Investasi pedagogis akan sia-sia tanpa ditopang pemenuhan gizi siswa. Secara regulasi, UU No. 20/2003 dan UU Keuangan Negara melegitimasi gizi sebagai penunjang operasional pendidikan,” jelasnya.
Fokus Perbaikan Teknis, Bukan Polemik
Dahnil mengakui bahwa sebagai program besar yang baru berjalan, MBG memang masih memiliki sejumlah catatan secara teknis. Namun, ia mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada perbaikan kualitas layanan dan transparansi program ketimbang terus memperdebatkan legalitas anggarannya.
Target ke depan adalah memastikan akuntabilitas program terjaga, sasaran penerima lebih akurat, serta jangkauan manfaatnya semakin luas bagi anak-anak Indonesia.
Langkah berani Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengintegrasikan gizi ke dalam sistem pendidikan ini dipandang sebagai upaya “menjemput” masa depan Indonesia Emas 2045 melalui kesiapan fisik dan mental generasi mudanya.
“Bila secara teknis program MBG masih banyak kekurangan, kita fokus perbaikan hal-hal teknis tersebut. Mulai dari kualitas layanan gizi, transparansi, akuntabilitas program, hingga perbaikan sasaran dan perluasan penerima,” pungkas Dahnil.
