HOLOPIS.COM, Jakarta — Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperingatkan bahwa instabilitas ekonomi, politik, dan sosial berpotensi meledak apabila legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus melemah. Peringatan itu disampaikan Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dalam Media Briefing pada Januari 2026.
Arya menyatakan stabilitas nasional ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni kapasitas negara, kejelasan arah kebijakan, serta tingkat legitimasi di mata publik.
“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya, dikutip Rabu, 25 Februari 2026.
CSIS mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu instabilitas yang perlu diwaspadai. Di antaranya adalah kebijakan besar tanpa peta jalan reformasi yang terstruktur, seperti wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, dan tata kelola dana desa. Lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi juga dinilai berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan publik.
CSIS juga memperingatkan bahwa program strategis nasional yang menyerap anggaran besar namun minim dampak terhadap kesejahteraan rakyat dapat menggerus kepercayaan publik, terutama jika diiringi meningkatnya persepsi korupsi dan melemahnya penegakan hukum.
Dalam kerangka analisisnya, CSIS menggunakan empat indikator risiko instabilitas, yaitu probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Arya menyebut di era digital, penyebaran informasi yang cepat dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.
“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ujarnya.
CSIS merekomendasikan pemerintah menyusun peta jalan reformasi yang komprehensif, menjalankan kebijakan yang transparan dan konstitusional, memperkuat supremasi hukum, serta membangun komunikasi publik yang adaptif dan responsif.
